Perpustakaan Nasional Minta Tambahan Anggaran Rp 143,85 Miliar

Dunia PerpustakaaN || Kita semua tentunya sepakat jika anggaran untuk Perpustakaan Nasional memang harus terus di naikan lagi, namun kita juga harus kawal dan awasi setiap rupiah dalam anggaran ini. Kita tentunya masih ingat beberapa saat yang lalu banyak media nasional yang mengungkap tentang Rp 20 Miliar Anggaran Perpustakaan Nasional Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan?” sehingga kalaupun Perpustakaan Nasional ingin meminta anggaran tentunya setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan dan dikelola dengan transparan.

Seperti dikutip dari jpnn.com (10/10/12) Perpustakaan Nasional meminta tambahan anggaran sebesar Rp 143,85 Miliar

Perpustakaan Nasioanal RI (PNRI) meminta tambahan anggaran dari pagu definitif yang sudah ditetapkan pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Tambahan anggaran sebesar Rp146,8 miliar, menurut Ketua PNRI Sri Sularsih, untuk mengembangkan perpustakaan di daerah. Dengan rincian Rp3 miliar untuk pengembangan Kepustakaan Perpustakaan Bung Karno di Bali. Sisanya Rp143,85 miliar untuk pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan di berbagai daerah mulai provinsi sampai kabupaten/kota.

“Untuk Perpustakaan Bung Karno, plafonnya sebenarnya Rp4 miliar. Tapi yang sudah jalan Rp1 miliar sehingga kami minta tambahan anggaran Rp3 miliar lagi,” ungkap Sri dalam rapat dengar pendapat Komisi X DPR RI, Rabu (10/10).

Sedangkan pengembangan perpustakaan di provinsi, kabupaten/kota, lanjutnya, disesuaikan dengan usulan dari masing-masing daerah. “Penerima dana bantuan sarana dan fasilitas ini adalah daerah-daerah yang mengajukan proposal permintaan ke PNRI. Bagi yang tidak mengajukan, tidak bisa kami usulkan untuk anggarannya,” terangnya.

Di dalam pagu definitif 2013, PNRI mendapatkan anggaran Rp478,69 miliar. Anggaran ini, menurut Sri, tidak termasuk dalam pengembangan perpustakaan daerah. Itu sebabnya PNRI meminta tambahan anggaran lagi.

Hanya saja anggota Komisi X Surahman Hidayat mempertanyakan sinergitas perpustakaan pusat dan daerah dalam program edukasi. “PNRI bisa saja minta tambahan anggaran. Tapi kok pemberian bantuan ke perpustakaan daerah tidak jelas mekanismenya,” ujarnya.

Ini diaminkan Harbiah. Personil Komisi X ini mencontohkan, di wilayah Jawa Timur banyak perpustakaan daerah tidak menerima bantuan pengembangan kepustakaannya. Padahal, surat permohonan sudah lama diajukan.

“Harus diperjelas dulu mekanismenya. Apakah penerima bantuan kepustakaan hanya untuk perpustakaan yang dititipi anggota dewan atau siapa. Kalau cuma ajuin proposal, daerah saya sudah lama mengajukannya tapi sampai sekarang tidak dapat-dapat juga,” tandasnya

One response to “Perpustakaan Nasional Minta Tambahan Anggaran Rp 143,85 Miliar

  1. Perpustakaan Nasional justru menilai dari total Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, 80% diantaranya telah menerima bantuan lewat alokasi dana block grand. “Sisanya 20% belum menerima karena merupakan daerah pemekaran”, jelas Deputi II Bambang Supri Utomo mewakili Perpusnas. Idealnya, sebagai area public service, kendala-kendala seperti sarana, SDM koleksi, juga penyediaan perangkat pelayanan tidak menjadi masalah andaikan alokasi dana dan respek pemerintah cukup realistis. Masalah klasik yang sering ditemui adalah anggaran belanja (APBN/APBD) banyak tersedot untuk keperluan belanja pegawai. KPI sebagai mitra kerja pemerintah merasa wajib membantu perpustakaan di Indonesia. Makanya, diharapkan dengan adanya era otonomi daerah paradigma baru itu muncul, sehingga ke depannya perpustakaan sudah berdaya guna dan tidak membebani pemerintah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s